Indonesia, negeri mahakaya dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi. Demikian, ironi klise yang masih lestari dan terus meregenerasi. Negeri kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah ini, rakyatnya ‘dipaksa’ hidup dalam kondisi yang memprihatinkan akibat praktik penghisapan yang berlangsung selama ratusan tahun.
Selama beratus-ratus tahun itu pula, tercatat sejak masuknya kolonialisme Belanda, rakyat Nusantara dengan gigih terus berjuang demi kemerdekaan atas tanah airnya. Beragam penyelidikan, penyimpulan, serta upaya perjuangan dicobakan, namun belum juga menghadirkan perubahan yang signifikan. Perjuanganpun diwariskan dari generasi ke generasi, dari mulai yang bersifat kedaerahan di bawah kepemimpinan bangsawan lokal, hingga perlawanan yang dianggap sebagai puncak prestasi, yakni Revolusi Agustus 1945. Namun demikian, upaya yang panjang dan berdarah-darah tersebut masih belum mampu menciptakan kemerdekaan yang hakiki bagi rakyat Indonesia. Berbagai alasan melatarbelakngi kekalahan demi kekalahan perjuangan rakyat ini, dari mulai kuat dan liciknya musuh, berkhianatnya kaum bangsawan dan intelektual, hingga kurang tepatnya mendiagnosa permasalahan dan merumuskan strategi perjuangan. Alhasil, hari ini penderitaan rakyat Indonesia semakin akut. Kaum tani sebagai mayoritas penduduk terus menjerit karena semakin tergusur dari tanahnya. Dengan tingkat pengetahuan dan sarana pertanian terbatas, mereka terus dipecut agar tetap memproduksi bahan baku murah guna memenuhi kebutuhan industri imperialis. Sementara itu, nasib klas buruh kian pahit dan tidak menentu dengan semakin kompleksnya penindasan yang mereka alami. Setelah upah murah dan pelarangan berserikat, hari ini pemerintah boneka menerbitkan regulasi pro-pemodal mengenai ‘kerja kontrak’ dan ‘outsourcing’. Kondisi ini semakin diperparah dengan ancaman PHK yang semakin nyata akibat dibukannya area-area perdagangan bebas internasional yang mengancam industri-industri dalam negeri.
